cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS" : 2 Documents clear
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN PEMENUHAN TUJUAN HUKUM DALAM KASUS SEKTE AL-QIYADAH Feri Amsari
Jurnal Yudisial Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i2.217

Abstract

ABSTRACTThe relationship between state and religion is the main key to grasp the idea of democracy in a pluralistik state, like Indonesia. There is human right dimension in the relation, including the right to exist for any religion or religious streams. In the case of Al qiyadah sect, the judge should consider that wisely. This article analyses the lack concideration in the judge’s decision. In addition, among three objectives of law, namely legal certaninty, legal justice, and legal utility, apparently that of the fist mentioned is less given a place, as a result of differences in the roles of rhe accused in the crime of blasphemyKeywords: freedom of faith, human right, blasphemyABSTRAKKeterkaitan antara negara dan merupakan kunci yang perlu dipegang oleh negara yang menganut faham demokrasi seperti Indonesia. Di dalam hubungan keduanya terdapat dimensi erat dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas eksistensi kehidupan beragama. Dalam kajian ini, penulis mengambil kasus perkara yang melibatkan sekte Al qiyadah, hakim seyogyanya mempertimbangkan dengan sangat bijaksana. Penulis menilai ada kekurangan dalam memutuskan perkara. Sebagai tambahan, di antara tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan hukum, ada yang dilupakan yaitu keadilan terhadap subjek-subjek pelaku tindak pidana karena melupakan peran kedua terdakwa yang berbeda dalam kejahatan penghinaan terhadap agama.Kata kunci: kekebasan beragama, hak asasi manusia, penghujatan/pemfitnahan
PERANAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PROGRAM DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA Endra Wijaya
Jurnal Yudisial Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i2.225

Abstract

ABSTRACTCounter-terrorism often related to the represisive and physical treatment. But at present, it also has a “soft and cultural” approach, known as de deradicalization progam. Deradicalization consist of many programs, such as reeducation, motivation reorientation dan rehabilitation. Unfortunately, in fact, in de-radicalization program discourse, we rarely find the explanation about court decission aspect. Court Decision Number: 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel ia an example decision of the case that the judge not only sent up the offender for punishing but also for reeducation him. This paper will explain the role of court decision in supporting deradicalization program.Keyword : Counter-terrorism, deraicalization, the prosecution purpose ABSTRAKPemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya dalam pengertian tindakan yang represif dan perlakuan fisik. Dewasa ini, Pemberantasan tindak pidana terorisme memerlukan upaya lainnya yang kreatif yang lebih “humanis”, seperti melalui program deradikalisasi. Program ini sudah tentu memerlukan dukungan dari banyak pihak dengan melakukan pendidikan kembali, reorientasi terhadap motivasi, dan rahabilitasi, namun sangat disayangkan, dalam kenyataannya hanya menjadi wacana aja. Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN/Jkt. Sel., sebagai salah satu putusan yang tidak hanya menghukum yang bersangkutan, tapi juga memberikan ruang redikalisasi. Tulisan ini akan menjelaskan peran putusan pengadilan untuk mendukung progam deradikalisasi. Kata kunci : pemberantasan terorisme, deridikalisasi, tujuan penuntutan

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue